Sri Mulyani: Masih Banyak Oknum Birokrasi Jadi “Tukang Sunat” Dana BOS.

Headline

ZONAPUBLIK.COM JAKARTAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hingga kini masih banyak oknum Kepala Daerah serta Kepala Sekolah yang menjadi “Tukang sunat” dana BOS. Bahkan demi “mendapatkan” dana pendidikan tersebut ada oknum Bupati yang tak segan mengancam Kepala sekolah dan mengistilahkan dana BOS adalah uang lelaki yang wajib untuk “disunat”.

“ Kami pemerintah sudah berupaya melakukan pola penyaluran dana BOS yang aman, cepat dan langsung diterima oleh yang berhak. Namun lagi lagi, masih saja ada oknum Kepala Daerah yang nekad menyunat dana tersebut dengan cara “mengancam” Kepala sekolah. Bahkan disuatu daerah ada istilah dana BOS adalah uang laki-laki yang “wajib” disunat”, demikian ditegaskan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indarawati usai mengikutui acara Diskusi Bank Dunia di Energy Building SCBD Jakarta Kamis (30/1).

Ditegaskan Mulyani hingga saaat ini pemerintah masih terus beruasaha mencari pola penyaluran dana BOS yang tepat, aman dan bisa langsung pada sasaran. Namun sebaik apapun sistim yang dipakai, ternyata, hingga kini dugaan korupsi dana BOS dengan berbagai modus dan cara masih saja terjadi. Indikasi, terutama dilakukan oleh  oknum pemerintah daerah (pemda) dan kepala sekolah (kepsek).

Menurut Sri Mulyani sebagai Bendahara negara mengatakan, dulu celah korupsi dana BOS terjadi karena penyaluran dilakukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah daerah. Baru kemudian pemerintah daerah meneruskan dana tersebut ke sekolah-sekolah yang sudah terdata menjadi penerima dana BOS. Di mekanisme inilah dugaan korupsi terjadi dan dilakukan oleh oknum pemda dan oknum kepala sekolah.

Banyaknya dana yang bocor dengan pola tersebut pemerintah mencoba mengubah pola penyaluran dana BOS, dengan menggunakan sistim yang baru yakni dana dari pusat langsung dikirim ke sekolah penerima secara rinci by name,by address, dan by school. Namun tampaknya skema yang oleh pemerintah dianggap lebih akurat, tarnsparan dan cepat, lagi lagi masih bisa “diakali” oleh oknum pejabat Pemda.

Korupsi ada dana meraja lela dimana mana

“Bayangkan saja jika dengan metode seperti itu, masih saja ada oknum kepala daerah yang nekad menyunat dana pendididkan untuk siswa, lantas Pemerintah harus memakai cara apalagi biar uang itu selamat, bisa diterima utuh oleh sekolah dan siswa”, ujar Sri Mulyani dengan wajah keheran-heranan.

Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, dana yang sudah diberikan langsung ke sekolah penerima rupanya masih bisa diakali oknum pemda dengan mengancam kepsek. Alhasil, dana BOS pun bisa kembali disunat dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa, misalnya untuk perbaikan fasilitas sekolah dan lainnya. Sehingga menurutnya kreasi untuk mensiasati dana BOS oleh oknum birokrasi didaerahpun kini semakin inofatif dan kreatif.

“ Kami sudah transfer by name, by address serta by school account,dana sebesar lebih dari 53 triliun. Tapi government issu memiliki kreatifitas sangat tinggi. Sehingga tetap saja dana bisa mereka sunat. Saat kami direct transfer tidak bisa dipotong, tapi sang oknum kepala Daerah tidak goblok, mereka memanggil kepala sekolah, sambal berkata  ‘ kalau lo mau jadi kepsek harus setor ke gue’, modus seperti inilah salah satau yang membuat korupsi ada di mana-mana,” tegasnya.

Pernyataan sama juga dilongtarkan Direktur Wahid Institute Yenny Wahid. Yenny yang pernah menemui kasus serupa. Menurut Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tersebut, dirinya pernah menemui kasus pemotongan dana bos oleh oknum Kepala Daerah (Bupati) dengan dalih dana BOS adalah uang laki-laki yang harus disunat.”Tampaknya uang sekarang sudah punya jenis kelamin. Mosok ada Bupati yang nekad motong dana BOS dengan alasan itu uang laki-laki yang wajib disunat”, ujarnya.

Pada APBN 2020, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp505,8 triliun. Alokasi tersebut setara 20 persen dari total belanja negara tahun ini yang mencapai Rp2.528,8 triliun. Sedang dari anggaran pendidikan sebesar Rp 505,8 triliun, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp54,31 triliun untuk dana BOS.  Jumlah tersebut meningkat sekitar 8,96 persen dari tahun sebelumnya  yang hanya sebesar Rp49,84 triliun.(crh)