Keberpihakan institusi universitas dalam pemilihan kepala desa dipertaruhkan. Apakah bisa independen atau berpihak?
Bandung Barat (ZP),- Pemilihan Kepala Desa sedang menjadi tranding topic di Bandung Barat. Bagaimana tidak, proses demokrasi sedang digelar di setiap wilayah Bandung Barat.
Setelah melalui proses yang menguras energi, akhirnya Pihak Universitas Ahmad Yani yang sebelumnya sudah melakukan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, menggelar tes dan seleksi akademik.
Seleksi yang menjadi taruhan banyak orang tersebut, menjadi tumpuan bagaimana para bakal calon Kepala Desa dapat meraih posisi 1-5 untuk mampu tampil dalam pertarungan demokrasi menuju Kepala Desa 1.
Namun, sejalan dengan hal tersebut, beberapa tim sukses dari salah satu Kepala Desa merasa ada kejanggalan terhadap hasil tes. “Kami hari ini menerima hasil yang kurang memuaskan terkait adanya pwrubahan nilai dari pihak UNJANi sendiri. Surat Keputusan yang pertama berbeda dengan Daftar Rekapitulasi yang kedua, terhadap salah satu bakal calon. Dengan alasan salah penilaian,” ungkap Dani, tim sukses dari Balon Kepala Desa Citatah.
Dalam SK Unjani yang pertama menempatkan urutan :
1. Tinanda Riady
2. Slamet Santoso
3. Agus Karyono
4. Asep sofyan
5. Basuki Rahmat
6. H. Mumung Jebred.
Dan berbeda dengan draft hasil selanjutnya yang dikemukakan oleh UNJANI.
Harus Tertib Hukum
Menurut Pemerhati Kebijakan Publik dari Gemantara Raya, Bony Iskandar, SH, pembatalan Surat Keputusan yang sudah dikeluarkan oleh suatu lembaga yang didirikan berdasarkan Hukum, maka pembatalannya harus melalui proses PTUN berdasarkan gugatan dari penggugat yang dirugikan. “Tidak elok apabila, ada perubahan dari SK yang sudah berkekuatan hukum tetap, hanya karena keteledoran semata. Maka itu akan berpengaruh terhadap nama baik universitas. Saya berharap hal kecil seperti ini tidak berdampak pada nama baik suatu institusi,” jelas Bony.
Saat ini, nama baik, semua stake holder di Pemilihan Kepala Desa di Bandung Barat dipertaruhkan. (Red).