Ketua Komcab LP-K.P.K Jansi SE serta masyarakat desa bantunan Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat audensi ke Kantor Bupati Lahat.
Audiensi yang berlangsung sejak pukul 10:00 WIB ini adalah Bupati Lahat menindaklanjuti laporan masyarakat desa bantunan yang di wakili pihak Inspektorat dan dihadiri Camat Pajar Bulan & DPMDES. LSM LP-K.P.K bersama masyarakat melaporkan terkait masalah BLT dana Desa yang di realisasikan Kades bantunan yang di nilai tidak tepat sasaran serta tidak transparan.
Namun bukan itu saja yang menjadi topik pembahasan, selain dana BLT masyarakat juga mempertanyakan tentang masalah administrasi perangkat desa dimana sebelumnya di ketauhui dari laporan masyarakat bahwa perangkat yang di lantik tidak sesuau dengan ijazah yang di daftarkan.
Seperti yang di sampaikan masyarakat yang di wakili Ketua Komcab LP-K.P.K Jansi SE. meminta Bupati Lahat mengambil langkah-langkah yang konkrit agar tidak terjadi gesekan di antara masyarakat. Nantinya jika dari hasil audensi ini tidak mendapatkan hasil atau tidak berpihak ke masyarakat maka tidak menutup kemungkinan akan ada aksi demo yang lebih besar yang akan di lakukan masyarakat.
“Kami dari Komcab LP-K.P.K, serta masyarakat berharap kepada pemerintah Kabupaten Lahat agar dapat mengambil Langkah langkah yang seharusnya agar tidak terjadi gesekan di masyarakat namun jika hasil audensi ini tidak ada penyelesaian yang berpihak ke masyarakat yang mengacu pada peraturan Negara Republik Indonesia maka tidak menutup kemungkinan akan ada aksi demo yang lebih besar, jelasnya.
Menanggapi hal itu, perwakilan dari Inspektorat menjelaskan bahwa masalah ini sudah di tangani oleh pihak berwajib yaitu dari Polres Lahat serta pihak Kejaksaan. Namun, meskipun demikian kami juga akan menindaklanjuti masalah ini dan mengedepankan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dari pihak Inspektorat menegaskan untuk melibatkan semua elemen dalam musyawarah desa khusus berikutnya jika di mungkinkan adanya Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Paparnya.
Red Lahat