BPD Dan Rakyat Wajib Menghentikan Dan Melaporkan Penyelewengan Kegiatan Anggaran

FB IMG 1576462723130.jpg?zoom=1

zonapublik.com , Berdasarkan  Permendagri nomor 20 Tahun 2018, itu

1. APBDes itu dalam kategori Peraturan Desa.
2. APBDes itu sebagai tindak lanjut RKPDes.
3. APBD yang ditetapkan selambat-lambatnya pada 31 Desember tahun sebelumnya.
4. APBDes tidak dapat dilakukan sebelum dibuatkan Perkades tentang Penjabaran APBDes.
5. APBDes dan aturan pelaksanaannya adalah dokumen publik.

Dalam hal ini APBD yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemdes dan LKD, meminta Kades kepada BPD, dibahas dan disetujui oleh BPD, dan ditetapkan oleh Kades.

APBD yang ditujukan pada pengalokasian anggaran terhadap RKPDes yang telah ditentukan selambat-lambatnya 30 September tahun sebelumnya dalam Musrenbangdes yang membahas tentang keselamatan dan organisasi masyarakat yang ada di desa, tokoh masyarakat serta masyarakat.

APBDes itu batas akhir penetapannya sebagai Perdes adalah 31 Desember tahun sebelumnya. Hal ini tidak bisa ditawar. Sebab mulai 1 Januari adalah titik awal pelaksanaan anggaran, dan APBD sebagai landasan konstitusinya.

APBDes tidak dapat dilaksanakan sebelum diterbitkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes yang selambat-lambatnya 3 hari setelah APBDes ditetapkan. Karena Perkades APBD merupakan landasan operasionalnya, program anggaran.

APBDes, Penjabaran APBDes, dan seluruh dokumen pelaksanaannya untuk Pemdes, BPD, dan LKD adalah sebagai dokumen terbuka, semua harus mengetahuinya. Sementara APBDes dan Penjabaran APBDes bagi masyarakat adalah sebagai dokumen publik, masyarakat berhak dan wajib mengetahuinya.

Kecuali jika tidak, maka silakan lakukan tindakan sebagai berikut:

Jika APBD ditetapkan tanpa persetujuan lebih dulu dengan BPD, maka BPD dan rakyat berhak atas semua kegiatan anggaran, baik penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Bila dalam kegiatan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tidak melibatkan BPD dan masyarakat sebagai pengawas dan evaluator, serta tidak melibatkan LKD dan masyarakat sebagai pelaksana. Maka BPD dan / atau rakyat berhak mengklarifikasi, meminta pertanggungjawaban, dan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (kepolisian, TNI, Kejaksaan, Kejari, PTUN), Aparat Intern Pemerintah (inspektorat Kabupaten, Inspektorat provinsi, BPKP, Satgas dana desa, Komisi Informasi Publik, ombusman, KPK) bila ada indikasi penyelewengan. (ppld)

Media group Puskominfo Indonesia