DEWAN Pimpinan Pusat Presidium Masyarakat Tomohon meminta Kapolda Sulut memeriksa Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SE, Ak, CA terkait indikasi tindak pidana korupsi. Salah satunya dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kota Tomohon Tahun 2018 yang dibangun oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon. Hal ini terungkap dalam surat yang dilayangkan kepada Kapolda Sulut beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, proyek pembangunan GOR Kota Tomohon yang terletak di belakang kantor Kelurahan Kamasi, Kecamatan Tomohon Tengah tersebut, saat ini menjadi sorotan dan pertanyaan masyarakat Kota Tomohon. Pasalnya proyek dana hibah senilai 1 miliar dari Pemprov Sulawesi Utara untuk Pemkot Tomohon yang proses pembangunannya dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon itu tak sesuai dengan mekanisme dan undang-undang tentang Pelaksanaan Proyek.

Ketua Presidium Masyarakat Tomohon, Harry V Runtuwene mengharapkan, beberapa laporan dugaan korupsi di Pemkot Tomohon yang sudah dilaporkannya sejak Juni 2019 lalu itu bisa segera ditindaklanjuti. “Sejak Juni dan juli (sudah dilaporkan-red.), hingga terakhir di bulan Oktober saya mengantar laporan lagi ke Direskrimsus Mapolda Sulut,” katanya saat dikonfirmasi awak media ini di salah satu Rumah Kopi, kawasan Menara Alfa Omega yang ada di pusat Kota Tomohon, Selasa (21/1/2020).

Runtuwene menambahkan, dalam kasus ini jangan hanya bawahan yang diperiksa oleh penyidik Polda Sulut , karena justru yang lebih berrtanggung jawab adalah Walikota Tomohon. “Sekali lagi saya meminta walikota dipanggil dan diperiksa,” tambah Runtuwene dengan nada suara cukup keras dan semagat.

Untuk itu, Runtuwene mengingatkan Polda Sulut jangan takut untuk memeriksa Walikota Tomohon. Di satu sisi dirinya sangat berterimakasih dan mengapresiasi kepada penyidik Polda Sulut, karena  sudah mulai melakukan pemanggilan dan pemeriksaan atas laporkan yang ia layangkan, terutama terkait dugaan adanya korupsi di 5 SKPD Pemkot Tomohon.

Sementara, Jemmy Singal selaku Bidang investigas Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi  APBN, APBD dan Kebijakan Publik (Lembaga KPK) Sulut menyatakan siap membantu penyidik Polda Sulut untuk memberikan beberapa dokumentasi hasil pekerjaan yang terlihat di lapangan oleh Pemkot Tomohon.

“Banyak pekerjaan fisik yang diduga tidak sesuai RAB dan spek. Selaku masyarakat Kota Tomohon saya tetap akan memberi diri dan pro aktif melakukan pengawasan dalam penggunaan anggaran APBN APBD di Pemkot Tomohon,” kata Jimmy Singal saat bertemu awak media BN di tempat dan hari yang sama. B/ED – SULUT

H5