Spread the love

Probolinggo, Geger Munculnya dokumen Akta hibah tanah. yang di terbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT.s) Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo menjadi ramai dan gaduh sehingga menjadi perbincangan panas di tengah – tengah masyarakat warga desa pondok wuluh Dusun O’ong Kecamatan Leces kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur.

Semakin Ricuh berkembangnya polemik dengan munculnya Akta hibah yang terbit pada No: 67/6/Juli/2022 tidak sesuai Standart Operasional Prosedural (SOP). Sebagai pelayanan dalam administrasi dokumen Negara seharusnya Pihak PPATS, lebih berhati – hati agar nantinya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, apalagi Akta sangat penting atas peralihan hak atas tanah dan bangunan atau jual beli tanah.

Berdasarkan sumber berinisial NA juga menerangkan bahwa Ibu Natiaryo cuma memiliki harta satu – satunya dengan hidup miskin bersama suaminya, Ia tidak bisa baca maupun tulis. atau buta akan huruf, Sehingga dalam praktek pembuatan Akta hibah secara spesifik tidak di bacakan di hadapan pemberi hibah.oleh pihak PPAT.S Kecamatan Leces. Yang terkesan di rekayasa dan di paksakan, Ujarnya.

Ternyata benar, Seperti yang saat ini dialami oleh Ibu Natiaryo 71 tahun tersebut, dengan faktor usia yang sudah sangat tua, dan tidak mengerti baca dan tulis, sehingga sangat mudah sekali menjadi korban,” ketika dikunjungi di rumahnya. lebih jelas ke kuasa hukum saya.

Mendengar Hal itu, ketika di konfirmasi Saiful Selaku Staff di PPAT.s Mengakui apa yang saya lakukan salah dan memang ada kesalahan,” Ujarnya, Nunggu Pak camat aja mas saya tidak bisa menjelaskan.

Mengetahui hal demikian ketika di datangi awak media Rahmad selaku Camat Leces kami akan menindak lanjuti dan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin,” Katanya. (22/5/2023)

Baca Juga :  Bupati Ponorogo Buka Acara Ekspedisi Sapa Jambon

Meskipun demikian penyataan yang telah dikatakan itu tidak adanya speksifikasi yang jelas, bahkan berbanding balik hanya janji palsu. hingga peristiwa ini sudah hampir 3 bulan masalah ini tidak ada tindakan penyelesaian sebuah keputusan yang kongkrit. Disinyalir adanya upaya cuci tangan lari dari masalah, menghindari dari tanggung jawab. sehingga sampai sa’at ini belum di selesaikan.

Melalui kuasa hukum Drs Ali Sh.MH, (PPATS) seharusnya dan wajib untuk menjelaskan dan membacakan, supaya persil mana yang nanti akan di tulis itu mengetahui secara kongkrit, jadi sesuai standart operasional prosedural (SOP) PPAT. bukan melainkan hanya pasrah terus tidak di bacakan detail buru – buru suruh tanda tangan sehingga terjadi isi yang cacat,” Kata kuasa hukum sa’at konfirmasi di kantornya, (31/5/2023)

Lanjut Ali, sedangkan menurut aturan sudah jelas dan tertuang Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah sudah jelas, merujuk bunyi pasal 22 yaitu Akta PPAT harus di bacakan/di jelaskan isinya kepada para pihak dengan di hadiri oleh sekurang kurangnya 2 orang saksi sebelum di tanda tangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi – saksi dan PPAT,” Jelasnya.

Sebenarnya tahu tidak PPAT.s ini, dalam menjalankan tugas fungsi yang benar mengemban jabatan yang banyakl kejanggalan, harusnya BPN tidak menunjuk yang seperti ini.
” Kalau seperti ini Kami tidak akan tinggal diam,” dan kami pastikan akan melakukan upaya hukum . Pungkas Ali .
(A6. Ir.H.)