ZONAPUBLIK,COM BOGOR – DPD KNPI Kabupaten Bogor Jawa Barat,menggandeng organisasi kepemudaan lainnya, Pemda dan Polres, menggelar acara diskusi bersama bertajuk Focus Group Discussion (FGD) tentang kebencanaan. Acara yang digelar di gedung KNPI Bogor Rabu (5/1) tersebut mengambil tema “Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Post Disaster Needs Assesment) Kabupaten Bogor”.
Diskusi sehari yang digelar KNPI Bogor merupakan bentuk dan sikap kritis ormas kepemudaan di Bogor, menyikapi terjadinya bencana beberapa waktu lalu yang banyak menelan korban. Baik berupa harta benda, serta nyawa manusia.
Misalnya bencana yang terjadi beberapa waktu lalu, di Kabupaten Bogor bagian barat menelan korban 8 orang meninggal, 12 luka berat, 517 luka ringan. Sementara nilai kerugian mencapai Rp 1.58 Triliun, dengan rincian rumah Rp 109 milyar, jalan Rp 62 milyar, jembatan Rp 23 milyar, jaringan Listrik Rp 19 milyar, irigasi Rp 860 milyar, pertanian Rp 78 milyar, air bersih Rp 5,8 milyar, sekolah Rp 8 milyar, dan relokasi sebesar Rp 416 milyar.
Ketua KNPI Kabupaten Bogor Fikri menegaskan salah satu penyebab utama terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Bogor bagian barat, disebabkan masifnya penambangan liar yang berimbas pada kerusakan hutan dan alam, oleh oknum tidak bertanggung jawab. Karena menurutnya kerusakan hutan dan alam adalah penyebab utama terjadinya bencana.
Untuk itu dirinya meminta agar pemerintah memberi perhatian khusus terkait penanganan bencana guna meminimalisir terjadinya korban. Selain itu dirinya menghimbau agar pemerintah membangun sebuah sistem informasi terpadu dalam setiap proses penanggulangan bencana secara transparan. Sehingga publik mudah mendapatkan informasi akurat baik terkait korban atau dampak yang ditimbulkan.
Sementara dalam kesempatan tersebut KepalaDPKPP ( Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan) Bogor, Juanda Dimansyah SE.MM, menjelaskan pada musibah Banjir dan Longsor yang melanda beberapa wilayah di Bogor, Pemerintah telah memberi bantuan kepada 417 unit rumah yang rusak, dengana besaran berbeda. Untuk rumah rusak ringan Rp. 10 Juta, sedang Rp. 20 juta, dan rumah rusak berat sebesar Rp. 25 juta.
Selain itu pemerintah juga telah membantu pembangunan kembali sedikitnya 2194 unit rumah yang tidak terdampak langsung. Selain itu melalui kementrian PUPR pemerintah telah membangun sekitar 1000 unit rumah diatas tanah seluas 81,9 hektar. Sedang pemerintah propinsi juga membantu pembangunan sekitar 970 unit rumah terdampak bencana.
“Pemerintah pusat hingga Kabupaten akan terus melakukan perbaikan semua infra struktur yang rusak akibat bencana banjir dan longsor beberapa waktu lalu, agar perekonomian dan geliat usaha segera bangkit kembali”, tegasnya.
Sedang Kepala BNPB Kabupaten Bogor Burhanudin M.Si menegaskan dalam penanggulangan bencana, harus melibatan semua elemen masyarakat serta lintas instansi. Hal ini agar semua penanganan terkait bencana cepat tertangani, mengingat Kabupaten Bogor rawan bencana susulan.
Menyikapi hasil diskusi tersebut dengan tegas Sekretaris DPC GMNI Bogor Ramdani mengatakan kegitan FGD belum bisa menghasilkan suatu sikap tegas dari pemerintah. Menurutnya diskusi tersebut harus mampu membedah penyebab utama terjadinya bencana di Kabupaten Bogor.
Sementara Ketua DPC GMNI Bogor Bung Fera Priyatna mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk mengungkap actor intelektual dibalik maraknya aksi penambangan emas liar yang berakibat rusaknya lingkungan di Bogor. “Seharusnya Polres berani mengungkap actor intelektual dibalik rusaknya lingkungan beberapa wilayah di Bogor, akibat penambangan emas liar”. Ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Polres Bogor menegaskan hingga saat ini sudah menutup 38 lubang tambang illegal yanag dikelola warga sekitar. Bahkan sumber Polres mengatakan penambangan liar tersebut justru dilakukan oleh warga setempat. “ Penutupan 38 lubang tambang illegal salah satu bukti keseriusan Polres dalam menidak tegas para penambang liar. Dan Polres tidak main maian dalam masalah ini”,tegasnya. (ndi/nig) .