ZONAPUBLIK.COM.KLATEN – Komisi III DPRD Klaten sebagian besar robohnya sebagian atap / kantor Dukcapil Klaten yang terjadi Minggu sore (24/11) lalu bukan karena Bencana. Pernyataan ini disampaikan kepada dewan setelah jajaran legeslatif ini diadakan oleh komisi yang dihadiri oleh semua anggota Komisi dan OPD terkait Selasa (26/11). Sementara PKN sebuah lembaga Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini secara transparan.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Klaten dengan sidang yang menindaklanjuti acara robohnya gedung luar kantor Disdukcapil Klaten di ruang rapat, Selasa (26/11/2019). Rapat dihadiri semua anggota komisi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Klaten terkait.
“Setelah menyimak dan membicarakan rapat dan masukan dari semuanya, maka rapat komisi III sudah bisa menarik kesimpulan, dimana ada tiga poin penting yang terkait robohnya atap kantor atau kantor Dukcapil Klaten,” demikian ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Klaten, Basuki Effendi.
Kesimpulannya, pertama robohnya atap luar atau konsul di kantor Dukcapil Klaten bukan karena bencana alam. Kedua, segera dan harus dibentuk Tim Kajian Independen oleh DPU PR serta Perwaskim Klaten. Ketiga, segera dilakukan penyelesaian terhadap kejadian tersebut agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat.
Sementara itu anggota Komisi III DPRD Klaten, Arry Shinta Wati, kepada wartawan menjelaskan Pasca kejadian, perlu adanya tim independen untuk mencari tahu permasalahan tersebut. Termasuk mencari sisi kelemahan dan kekurangannya serta factor penyebab utama terjadinya insiden tersebut. Sebab saat ini yang harus dilakukan adalah mencari penyebab utama dan solusinya penanganan selanjutnya.
“tidak perlu berandai- andai, siapa yang salah, karena kejadian sudah terjadi. Yang harus kita sikapi saat ini bagaimana langkah kedepan agar kantor tersebut dapat segera digunakan dan tidak membahayakan manusia sehingga karyawan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dengan tenang dan nyaman. Biarkan tim independen bekerja, kita tunggu hasilnya” tegasnya.
Disinggung perihal ambruknya atap luar bangunan, karena faktor bencana, menurut Shinta hal itu tidak bisa dijadikan alasan utama. “Kalau itu bencana mungkin gentingnya dulu yang berserakan. Ini kan yang terjadi runtuh, maka anda sudah dapat menebak kira kira apa penyebabnya, apalagi jika kita lihat struktur sambungan besi di tiang peyangga consul.” pungkasnya.
Sementara itu Lembaga Pemantau Keuangan Negera yang bergerak dibidang pengawasan, korupsi serta transparasi anggaran Cabang Klaten meminta agar aparat penegak hukum turun kelapangan dan melakukana investigasi. Hal ini dikarenakan PKN klaten menduga robohnya sebagian gedung kantor Dukcapil itu dikarenakan adanya pekerjaan yang tidak sesuai bestek.
Bahkan dari pengamatan sementara PKN menemukan dugaan kualitas bahan bangunan yang digunakan kurang baik. Sehingga baru diguyur hujan dengan intensitas rendah dan hanya beberapa menit, atap sudah roboh total secara serentak. Sementara beberapa bagian gedung sudah tampak miring dan retak.
“PKN meminta kejadian ini harus dilakukan sampai ditemukan siapa yang harus bertanggung jawab. Siapa yang “bermain” dalam proyek ini harus menggunakan hukum. Dalam hal ini kami juga tengah mengkaji akan melakukan tes laborat di bongkahan agar supaya diakui kualitasnya ”, tegas Setyo Nugroho wakil ketua PKN Cabang Klaten Jawa Tengah. (Jerro)