ZONA PUBLIK.COM KLATEN – Dalam rangka menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klaten Jawa Tengah akan memaksimalkan pengawasan partisipatif mulai kecamatan hingga desa untuk terlibat dalam pengawasan Pilkada 2020. Tujuan dimaksud agar pelaksanaan Pilkada di Klaten nantinya berlangsung demokratis, jujur, adil tidak diwarnai dengan berita hoax dan fitnah.
Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrahman kepada pers usai acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Admin Media Sosial (Medsos) dan Pegiat Media Massa di Hotel Grand Tjokro Klaten, Kamis, (26/12) mengatakan, pengawas partisipatif dapat dibentuk di tingkat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dengan melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), admin medos maupun pemilih pemula. Pembentukan pengawas partisipatif sekaligus sebagai sarana Panwascam untuk menjaring pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Dikatakan, waktu krusial saat pengawasan adalah setelah memasuki kampanye dan masa setelah penetapan calon bupati dan wakil bupati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekitar Juni 2020 mendatang. Untuk itu dirinya berharap agar medsos jangan dijadikan sarana untuk menjelek-jelekkan calon yang tengah bertarung.
Arif Fatkhurohman menambahkan , nantinya medsos juga dijadikan obyek pengawasan selama pelaksanaan Pilkada 2020. Sehingga Bawaslu memaksimalkan semua komisioner Bawaslu Klaten, staf Bawaslu Klaten dan Panwascam untuk melakukan patroli medos melalui pesawat HP-nya masing-masing dan perlengkapan internet yang ada di Bawaslu.
“Jangan sampai medsos dijadikan ajang memecah belah persatuan dan persaudaraan dalam Pilkada, dengan cara menebar berita bohong atau ujaran kebencian dengan menjelek-jelekkan satu sama lain. Untuk itu saya berharap dalam Pilkada nanti masyarakat mampu menggunakan Medsos dengan baik dan bertanggung jawab”, tegas Arif.
Sementara itu Koordinator Devisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Klaten, Azib Triyanto, ST, MH dalam materi berjudul sosialisasi pengawasan partisipatif bersama media dan netizen mengawal suksesnya Pilkada 2020 mengatakan, medos telah berkembang menjadi panggung utama Pilkada. Contonhnya, medsos menjadi elemen penting kemenangan Obama pada Pemilu Presiden AS dan Jokowi pada Pilgub DKI.
Dikatakan, Pilkada serentak 2020 akan identik dengan pergulatan di pangung medsos, bahkan peneliti senior Denni JA dari LSI menyebut Pilkada 2020 sebagai Pilkada medsos. Kemudian Bawaslu RI juga mengingatkan Indek Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 yang harus diwaspadai antara lain penggunaan medsos, politik identitas, politik uang, netralitas penyelenggara dan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Azib Triyanto, ST, MH menyatakan, perbedaan antara pers dan medsos. Kalau pers berupa produk berita dibuat berdasar kompetensi wartawan yang cara kerjanya didasari kode etik jurnalistik, berbadan hukum, ada penanggungjawabnya.Sehingga hasil produknya baik media cetak, online, dan media elektronik dapat dipertanggungjawabkan.
Sedangkan medsos berupa produk info baik tulisan, gambar atau foto dan video, yang dilakukan secara individual tanpa ada penanggungjawab dan pengelolanya.(tev)