Saepudin, pemilik sah tanah seluas 2500m yang teletak di Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tak habis fikir, mengapa hingga kini pihak keluarga H. Anda (adik sepupu misan-red.) dan aparatur desa setempat masih mempersulit dirinya untuk memperoleh status hak kepemilikan atas tanah yang ia dapat secara hibah dari ibunya, Almarhumah Iyar.

“Saya dapat surat hibah tahun 1974. Tahun 1975 mau nikah saya gadaikan ke paman saya, ‘dari kebo satu ke kebo dua’ (gadai tanah dengan kerbau-red.). Setelah itu tahun 76 akhir, saya cerai dengan keluarga (istri-red.) saya merantau ke Lampung,” ungkap Saepudin kepada busernusantara.com di kediamannya, Rabu (4/12/19).

Saepudin mengungkapkan, bukti hak kepemilikan atas tanah itu sendiri ia dapat dari ibunya berupa surat segel hibah pada tahun 1974. “Saat itu zaman Lurah Endin. Semua memang batas, tak ada yang lain. Semua menyaksikan batas-batas itu. Hanya anaknya (H. Anda-red.) saya tanya katanya dapat beli. Tapi mana suratnya? H. Anda hanya nunjuki SPOP hanya untuk pengajuan PBB,” kata Saepudin.

“Saya tunjukan itu juga ke Peratin (Kades-red.) Acong. Kata saya, Pak Acong apa gak tersinggung jual beli ini (pakai-red.) SPOP. Kalau jual beli kan harus diketahui lurah, ada stempelnya dan saksi-saksi, ini gak ada,” tambahnya.

Masalah ini, kata Saepudin, juga sudah dua kali dimediasikan di desa. Namun saat dirinya ingin menebus 150 juta, lucunya pihak H. Anda malah memberikannya “kebijakan” (kasih uang-red.) 50 juta. “Loh, saya bukan minta, mau nebus, belum saya jual. Dia mau kasih kebijakan saya. Ya kata saya, kalau saya minta Alhamdulillah kamu ngasih segitu, saya ‘kan gak minta, karena saya mau nebus hak saya,” jelasnya.

Satu ketika, lanjut Saepudin, pernah juga pihak H. Anda membawa anggota dan menunjukkan PBB. Namun saat itu dirinya dengan tegas mengatakan bahwa seluruh penggarap itu boleh membayar PBB atas tanah. “Pak namanya PBB, seluruh penggarap itu boleh bayar. Tapi kalau memiliki itu belum tentu,” tegasnya.

Yang jadi masalah, kata Sapudin, pihak Peratin seakan berat sebelah dalam menangani masalah tanahnya. Karena kalau tidak demikian, sebenarnya kasusnya sejak dulu sudah selesai. “Pernah juga saya serahkan ke pengacara, tapi saat saya ke Lampung dia malah ke Medan, menunggu saya. Jadi untuk apa saya kasih surat kuasa kalau semua harus nunggu saya. Saya cabut surat kuasanya,” tutur Saepudin.

Saepudin mengatakan, selama tiga tahun ini, tanah miliknya itu dalam keadaan “nganggur” tidak ada yang mengelola. Usaha untuk memperjuangkan tanah miliknya ini pun tak putus di situ. Saat itu juga dirinya melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian (Polsek Cibarusah-red.).

“Tapi polsek tak mengatasi masalah tanah, mereka kasih petunjuk ke bagian Harda di Polres. Kata mereka, ini tinggal nguasai fisik saja, karena data saya benar. Tapi kalau mereka (H. Anda.red.) berani ngadukan, berarti mereka punya surat. Tapi nyatanya, saya “dozerin” gak ada yang ngadu,” ujarnya.

Kini status tanah miliknya seakan tak jelas, karena tidak ada pihak yang menggarapnya bahkan dari pihak H. Anda juga tak berani untuk menggarap tanah tersebut dan Saepudin selaku pemilik tanah tersebut berharap masalah tanahnya bisa segera selesai. ED/GUN – BEKASI